Warga Gunuang Malintang Tolak PETI, Aktivitas Tambang Gelugur Diduga Masih Berlangsung

LIMAPULUH KOTA (CNPost) – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) kembali menjadi perhatian di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Setelah persoalan PETI di Nagari Gelugur, Kecamatan Kapur IX, kini kekhawatiran serupa muncul di Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Masyarakat Gunuang Malintang menolak keras dugaan rencana masuknya alat berat untuk aktivitas penambangan emas di sepanjang aliran Sungai Batang Maek.

Penolakan itu diwujudkan melalui aksi damai yang melibatkan ratusan warga, Niniak Mamak, tokoh adat, alim ulama, tokoh masyarakat, pemuda serta unsur pemerintahan nagari.

Aksi tersebut berlangsung di Jorong Batu Balah, tepatnya di halaman Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Malintang.

Warga menilai Sungai Batang Maek merupakan sumber kehidupan masyarakat yang harus dijaga dari aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

Warga Temukan Persiapan di Lapangan

Meski belum terlihat alat berat melakukan aktivitas penambangan, masyarakat mengaku menemukan sejumlah aktivitas yang diduga berkaitan dengan persiapan masuknya alat berat.

Di antaranya pembukaan akses jalan serta pembangunan bedeng sementara di sekitar kawasan yang menjadi perhatian warga.

Kondisi tersebut membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Mereka khawatir apabila alat berat benar-benar masuk, aktivitas penambangan akan sulit dihentikan dan kerusakan lingkungan semakin meluas.

Melalui musyawarah yang digelar di Kantor KAN Gunuang Malintang, seluruh unsur masyarakat kemudian menyatakan sikap menolak aktivitas pertambangan menggunakan alat berat.

Musyawarah tersebut dihadiri Niniak Mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemerintah nagari, kepala jorong, tokoh pemuda dan masyarakat.

Warga sepakat melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang mencurigakan di sekitar Sungai Batang Maek.

PETI Gelugur Disebut Masih Aktif

Sementara itu, aktivitas PETI di Nagari Gelugur, Kecamatan Kapur IX, disebut masih berlangsung meski belakangan tidak banyak mendapat sorotan pemberitaan.

Berdasarkan informasi yang diterima bapermennews.com, kegiatan penambangan tersebut diduga masih menggunakan sejumlah alat berat.

Aktivitas itu dikhawatirkan memperparah kerusakan lingkungan yang sebelumnya telah terjadi di kawasan tersebut.

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota juga telah menyoroti persoalan PETI dan meminta pemerintah daerah mengambil tindakan tegas.

Namun, upaya konfirmasi kepada Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, belum mendapatkan tanggapan.

Wartawan CNPost telah menghubungi Bupati melalui telepon seluler. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp juga belum mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Limapuluh Kota, Feri Copa, ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui persoalan aktivitas PETI tersebut.

“Saya tidak mengetahui,” ujar Feri melalui sambungan telepon. Ia kemudian menyarankan agar persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada Bupati Limapuluh Kota.

Dampak Disebut Sampai ke Wilayah Kampar

Persoalan PETI di wilayah hulu juga dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat di wilayah hilir.

Sungai Batang Kampar yang melewati wilayah Gelugur, Koto Tangah dan Tanjung Jajaran disebut mengalami pendangkalan akibat material tanah yang terbawa dari aktivitas penggalian.

Dampaknya juga dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Kampar, Riau.

Air sungai yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk berbagai kebutuhan sehari-hari disebut mengalami perubahan warna menjadi kekuningan.

Keluhan masyarakat tersebut bahkan disebut telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

Namun, masyarakat masih mempertanyakan langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Warga berharap pemerintah segera turun tangan melakukan pengawasan dan penindakan apabila ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin, sebelum kerusakan lingkungan semakin meluas.

Masyarakat Gunuang Malintang sendiri menegaskan akan terus mengawal kawasan Sungai Batang Maek dan menolak segala bentuk aktivitas PETI yang berpotensi merusak lingkungan serta mengancam sumber kehidupan masyarakat.