Pemkab Padang Pariaman Ajukan Bantuan Sarpras Pengelolaan Sampah ke KLH

PADANG PARIAMAN (CNPost) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman mengusulkan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) guna mempercepat pembangunan sistem persampahan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan, pengelolaan sampah di daerah itu diarahkan tidak hanya berfokus pada pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi juga dimulai dari upaya pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat.

"Kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bertumpu pada pengangkutan ke TPA, tetapi dimulai dari kesadaran masyarakat melalui pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya," kata John Kenedy Azis di Parik Malintang, Rabu.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Karena itu, pemerintah daerah akan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap nagari untuk mengelola sampah di tingkat lokal.

Dalam proposal yang diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup pada Selasa (14/7), Pemkab Padang Pariaman mengusulkan bantuan enam unit dump truck, 17 unit arm roll truck, 103 unit kontainer sampah, serta 103 unit becak motor pengangkut sampah. Jumlah kontainer dan becak motor disesuaikan dengan 103 nagari definitif yang ada di kabupaten tersebut.

Selain sarana angkut, pemerintah daerah juga mengajukan pembangunan 17 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang tersebar di setiap kecamatan, serta satu unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai pusat pengolahan sampah tingkat kabupaten.

John menjelaskan, sistem pengelolaan sampah yang dirancang mengusung konsep ekonomi sirkular dengan mendorong masyarakat memilah sampah menjadi tiga kategori, yakni sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sampah anorganik yang bernilai ekonomi melalui bank sampah atau pengepul, serta sampah residu yang akan diproses menggunakan sistem pengolahan lanjutan.

Ia menambahkan, TPS 3R nantinya akan dikelola oleh KSM sebagai pusat pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, sedangkan TPST akan menjadi pusat pengolahan akhir yang dikelola pemerintah daerah.

Pemkab Padang Pariaman berharap dukungan pemerintah pusat dapat meningkatkan pelayanan persampahan, mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, sekaligus mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan telah menerima permohonan bantuan penanganan sampah dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat saat melakukan kunjungan kerja ke provinsi tersebut.

"Saat ini ada revisi anggaran di kementerian, mudah-mudahan dalam satu bulan ini ada anggaran sehingga bisa merespons permintaan dari daerah," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah pusat perlu turun tangan secara langsung dalam penanganan persoalan sampah karena kondisinya sudah memerlukan penanganan yang serius dan menyeluruh.