Mahyeldi Dorong Percepatan Sertifikasi Halal, Sumbar Bidik Jadi Pusat Ekosistem Halal Indonesia

PADANG (CNPost) – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumbar mempercepat sertifikasi halal sekaligus membangun ekosistem halal yang terintegrasi guna memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperluas akses produk lokal ke pasar nasional dan internasional.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Kegiatan itu turut menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan.

Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan bahwa sertifikasi halal kini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat Islam, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing produk, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta membuka peluang yang lebih luas bagi produk daerah menembus pasar global.

Menurutnya, Sumatera Barat memiliki keunggulan karena nilai-nilai halal telah menyatu dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mengembangkan industri halal di daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, lanjut Mahyeldi, juga telah memasukkan pengembangan halal dalam RPJMD serta memperkuatnya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Data Pemerintah Provinsi Sumbar mencatat hingga saat ini sebanyak 72.385 pelaku usaha telah mengikuti program sertifikasi halal. Sebanyak 110.114 sertifikat halal telah diterbitkan dengan total 246.332 produk yang telah bersertifikat.

Meski demikian, Mahyeldi menilai pekerjaan belum selesai. Pemerintah daerah kini diarahkan tidak hanya mengejar jumlah sertifikat, tetapi juga membangun ekosistem halal yang berkelanjutan melalui pengembangan industri halal, kawasan wisata halal, pusat kuliner halal, laboratorium halal, Halal Center, hingga penguatan rantai pasok halal berbasis UMKM.

Ia juga mengajak seluruh kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas menjelang penerapan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Dukungan dari BUMN, BUMD, sektor perbankan, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan dunia usaha dinilai sangat penting untuk memperluas pembiayaan, pendampingan, serta pemberdayaan UMKM.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia. Namun, Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar masih berada di posisi kedelapan dalam industri halal global.

Menurut Haikal, sertifikasi halal merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Ia mengungkapkan jumlah sertifikat halal yang diterbitkan meningkat signifikan dari sekitar 600 ribu menjadi lebih dari 3,3 juta sertifikat, dengan target mencapai 7 juta sertifikat pada 2026.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah bersama BPJPH, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pelaku UMKM, Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi provinsi terdepan dalam pengembangan ekosistem halal sekaligus menjadi rujukan nasional dalam implementasi sertifikasi halal.