Pemko Padang Siapkan Aturan Wajib Pilah Sampah Mulai 2027, Bank Sampah Jadi Garda Terdepan

PADANG (CNPost) – Pemerintah Kota Padang terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah mewajibkan seluruh rumah tangga dan pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri mulai tahun 2027.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menerima Forum Bank Sampah Kota Padang dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Senin (27/7/2026).

Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta, Ketua Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) Pusat Mina Dewi Sukmawati, Ketua Asosiasi Bank Sampah Kota Padang (ASOBSI) Eka Waty, serta para pengelola bank sampah dari berbagai wilayah di Kota Padang.

Fadly Amran menjelaskan, sepanjang 2026 hingga memasuki 2027 pemerintah akan memprioritaskan penguatan budaya memilah sampah dari sumbernya. Langkah tersebut diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan kebiasaan masyarakat dalam memisahkan sampah organik dan anorganik masih perlu ditingkatkan.

Menurutnya, keberadaan bank sampah memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus membangun kebiasaan pengelolaan sampah sejak dari rumah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola bank sampah yang telah berkontribusi menjaga kebersihan Kota Padang. Berkat kerja sama semua pihak, Kota Padang berhasil masuk peringkat kedelapan sebagai kota terbersih di Indonesia. Target kami berikutnya adalah membawa Kota Padang menjadi yang terbaik di tingkat nasional," ujar Fadly Amran.

Ia menegaskan, mulai 2027 Pemko Padang akan memberlakukan Peraturan Wali Kota (Perwako) yang mengatur kewajiban pemilahan sampah bagi rumah tangga maupun perusahaan. Aturan tersebut juga akan disertai sanksi bagi pihak yang tidak mematuhinya.

"Kami ingin seluruh masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Karena itu, regulasi beserta sanksinya akan disiapkan sebagai upaya mendorong kepatuhan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua FORSEPSI Pusat Mina Dewi Sukmawati mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang di bidang kebersihan lingkungan. Salah satunya adalah Program Padang Rancak Award yang dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Sementara itu, Ketua ASOBSI Kota Padang Eka Waty mengusulkan agar pengembangan bank sampah diperluas hingga ke sekolah-sekolah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung pengelolaan sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Eka Waty juga menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi pengelola bank sampah, terutama terkait keterbatasan sarana dan dukungan anggaran operasional.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan bantuan kendaraan operasional dan dukungan anggaran karena selama ini biaya operasional bank sampah hanya mengandalkan hasil penjualan sampah yang jumlahnya masih sangat terbatas," katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Padang menyatakan pemerintah akan memberikan dukungan secara bertahap. Tahun ini, Pemko Padang akan memberikan becak motor (bentor) kepada 11 bank sampah terbaik sebagai bentuk penghargaan dalam ajang Padang Rancak Award.

Selain itu, usulan mengenai dukungan anggaran operasional juga akan dipelajari lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku agar dapat direalisasikan secara tepat sasaran.