Satu Dekade Tanpa Cela, Padang Panjang Kembali Raih WTP ke-10 Berturut-turut

PADANG PANJANG (CNPost) – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini menjadi istimewa karena merupakan raihan WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut, sekaligus menegaskan konsistensi Kota Padang Panjang dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional selama satu dekade terakhir.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis yang didampingi Ketua DPRD Imbral di Kantor BPK Sumbar, Senin.

Tak hanya mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, Kota Padang Panjang juga berhasil mencatat prestasi sebagai salah satu daerah terbaik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dengan indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 86,02 persen, Padang Panjang menempati peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat.

Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang telah disusun secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.

"Prestasi ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara berkelanjutan," ujarnya.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyebut raihan WTP ke-10 berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta organisasi perangkat daerah yang terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan.

"Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah dari kerja sama dan komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan," kata Hendri.

Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, termasuk penyelesaian berbagai persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian.

Menurut Hendri, pengelolaan keuangan daerah bukan hanya soal administrasi anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan pembenahan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas data keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan.

"Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang, Zia Ul Fikri, mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan penuh kehati-hatian.

"Keberhasilan ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Dengan raihan WTP selama 10 tahun berturut-turut dan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang termasuk terbaik di Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang Panjang semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.