Pemko Bukittinggi Ambil Alih Pasar Banto, Pemagaran Dimulai Pekan Ini

BUKITTINGGI (CNPost) — Pemerintah Kota Bukittinggi mulai mengambil langkah serius untuk mengamankan aset daerah berupa kawasan Pasar Banto yang selama ini terbengkalai. Pemagaran lokasi pasar dijadwalkan mulai dilakukan dalam pekan ini sebagai bagian dari proses pengambilalihan aset oleh pemerintah daerah.

Wali Kota Ramlan Nurmatis menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar aset milik pemerintah dapat kembali dikuasai dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

“Kawasan itu akan segera dipagar dalam minggu ini agar pemerintah dapat kembali menguasai aset negara tersebut sebelum nantinya ditata dan dimanfaatkan lebih baik,” ujar Ramlan, Kamis (28/5/2026).

Selain proses pemagaran, Pemko Bukittinggi juga membuka komunikasi dengan pihak ketiga, yakni PT Citicon, guna menyelesaikan persoalan pengelolaan Pasar Banto yang selama ini belum tuntas.

Menurut Ramlan, pemerintah daerah saat ini tengah menyelesaikan kewajiban kepada pihak perusahaan dengan nilai sekitar Rp7 miliar sebagai bagian dari penyelesaian kerja sama masa lalu.

Ia menilai pengamanan aset penting dilakukan agar kawasan strategis tersebut tidak terus terbengkalai dan memiliki kepastian hukum dalam pengelolaannya.

Pemerintah daerah juga memastikan penataan kawasan pasar tidak akan mengabaikan nasib para pedagang. Pemko telah menyiapkan relokasi bagi pedagang ke sejumlah titik pasar yang tersedia.

Pedagang kios diarahkan menempati Pasar Atas dengan fasilitas bebas biaya sewa selama enam bulan bagi pedagang baru yang direlokasi. Sementara pedagang jasa jahit dipindahkan ke kawasan Pasar Putih.

Adapun pedagang sayur-mayur akan ditempatkan di kios dan lapak kosong yang tersedia di kawasan Pasar Bawah.

Melalui langkah tersebut, Pemko Bukittinggi berharap aktivitas perdagangan masyarakat dapat berjalan lebih tertib sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah melakukan pengamanan aset negara lainnya melalui pemagaran di kawasan RSUD kota setempat.